Semarang (15/08/2026), calon Forum Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK) 2027 menyelenggarakan Bincang-Bincang Kajian Kebijakan Kesehatan (Health Policy Dialogue) 2026 yang mengangkat tema “Implementasi Integrasi Layanan Primer dalam Memperkuat Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia”. Kegiatan ini dihadiri oleh 253 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum di seluruh Indonesia.
Rangkaian kegiatan dibuka dengan sambutan dari Vika Linggar Nafisatu Rohmah selaku Project Officer Health Policy Dialogue (HPD) 2026, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan acara oleh Dr. Septo Pawelas Arso, S.KM., MARS selaku Ketua Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Dalam sambutannya, Vika menyampaikan bahwa tantangan kebijakan kesehatan tidak berhenti pada saat kebijakan diterbitkan, tetapi justru muncul ketika kebijakan tersebut mulai dijalankan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Integrasi Layanan Primer (ILP) penting untuk didiskusikan dari berbagai perspektif. Sementara itu, Dr. Septo menjelaskan bahwa ILP merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan yang berupaya menyatukan layanan yang sebelumnya berjalan secara terpisah berdasarkan program menjadi pelayanan yang terintegrasi berdasarkan siklus kehidupan.
Health Policy Dialogue (HPD) 2026 menghadirkan dua narasumber yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang Integrasi Layanan Primer, yaitu dr. Rima Damayanti, M.Kes sebagai Ketua Tim Kerja ILP Direktorat Tata Kelola PKL Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan narasumber kedua yaitu dr. Indah Widiastuti, M.K.M sebagai Kepala Puskesmas Ngaliyan, Semarang. Sebelum memasuki sesi pembahasan, Vika Linggar Nafisatu Rohmah selaku Project Officer HPD 2026 memaparkan hasil kajian kebijakan yang mengangkat isu implementasi ILP dalam mewujudkan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup serta kesiapan jejaring pelayanan dari Posyandu hingga Puskesmas. Kajian tersebut berangkat dari persoalan pelayanan kesehatan primer yang sebelumnya masih berjalan secara terpisah antarprogram. ILP hadir dengan pendekatan berbasis siklus hidup untuk mengintegrasikan pelayanan mulai dari bayi, balita, anak dan remaja, dewasa, hingga lansia. Dalam kajian, kesiapan implementasi ILP dianalisis menggunakan Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III yang melihat empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah capaian implementasi ILP di Sulawesi Tengah yang baru mencapai 16,51 persen dari target 40 persen pada tahun 2024.
Dalam paparannya, dr. Rima Damayanti, M.Kes menjelaskan bahwa ILP bertujuan mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang lebih komprehensif, responsif, dan terjangkau. ILP mengubah pendekatan pelayanan yang sebelumnya berbasis program menjadi berbasis klaster, sehingga pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat mulai dari bayi, balita, anak dan remaja, dewasa, hingga lansia. Salah satu hal yang kemudian menjadi perhatian dalam diskusi adalah bagaimana kebijakan ILP dapat diterjemahkan secara nyata hingga tingkat Puskesmas dan Posyandu. dr. Rima menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan telah meluncurkan petunjuk teknis ILP pada tahun 2023 dan melakukan koordinasi serta monitoring secara berjenjang dengan daerah. Peningkatan kapasitas juga dilakukan melalui pembentukan fasilitator di seluruh provinsi. Dari sisi implementasi di lapangan, dr. Indah Widiastuti, M.K.M menjelaskan pengalaman UPTD Puskesmas Ngaliyan dalam mengadaptasi struktur organisasi berbasis klaster. Penerapan ILP di UPTD Puskesmas Ngaliyan diwujudkan melalui lima klaster pelayanan, yaitu manajemen, ibu dan anak, dewasa dan lansia, penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, serta lintas klaster.
Pembahasan mengenai koordinasi lintas sektor turut memperkuat gambaran kompleksitas implementasi ILP. Menurut dr. Rima, setiap sektor sebenarnya telah memiliki kontribusi masing-masing, tetapi keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada strategi komunikasi dan advokasi yang digunakan. Di tingkat Puskesmas, dukungan lintas sektor dinilai sudah cukup baik sesuai dengan ranah masing-masing, meskipun dukungan dalam bentuk anggaran masih belum sesuai harapan. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menjadi kolaborator, penggerak, dan penghubung dalam optimalisasi ILP. (Calon Forum AKK 2027)